Kamis, 24 September 2026 – Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEB UNG) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kegiatan yang berlangsung di gedung rektorat lantai 4 ini diselenggarakan untuk memperdalam pemahaman akademisi dan mahasiswa mengenai penguatan desentralisasi fiskal, efisiensi alokasi transfer ke daerah, serta strategi penguatan kemandirian ekonomi daerah pasca-disahkannya UU HKPD.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNG, Prof. Dr. Mohammad Amir Arham, M.E., bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo. Dalam sambutannya, Wakil Rektor III UNG menyambut hangat inisiatif kolaborasi strategis antara instansi pemerintah pusat dan perguruan tinggi ini. Beliau menyampaikan bahwa implementasi UU HKPD merupakan momentum krusial dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah, sehingga melalui diskusi publik ini mahasiswa dan dosen tidak hanya mendapatkan wawasan teoritis tetapi juga pemahaman praktis langsung dari pembuat kebijakan. Beliau juga berharap sivitas akademika UNG dapat memberikan kontribusi pemikiran akademis yang konstruktif untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal maupun nasional. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran dosen dan mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNG, serta perwakilan dari DJPK Kementerian Keuangan dan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Sesi inti acara diisi dengan tiga pemaparan materi dari praktisi keuangan negara perwakilan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pemaparan pertama disampaikan oleh Imam Mukhlis Affandi, S.Si., M.E., yang membawakan materi mengenai Program SINERGIS dan KKN Tematik Desentralisasi Fiskal dengan menekankan peran strategis perguruan tinggi dalam membantu pemerintah daerah mengoptimalkan potensi dan pengelolaan keuangan lokal. Pemaparan kedua dilanjutkan oleh Madyagama, S.E., M.P.P.M., yang mengulas Analisis Keuangan Daerah, termasuk teknik evaluasi kondisi fiskal daerah, efisiensi belanja publik, serta pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mewujudkan kemandirian fiskal. Pemaparan ketiga ditutup dengan materi mengenai Pengalokasian DAK Fisik yang mengupas mekanisme perancangan, kriteria pengalokasian, serta prioritas penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik agar tepat sasaran dalam menunjang pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di daerah.

Melalui terselenggaranya kegiatan ini, Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNG berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyosialisasikan dan mengawal kebijakan publik. Selain itu, kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah sekaligus mendorong peningkatan kapasitas akademis mahasiswa di bidang ekonomi publik dan keuangan daerah secara berkelanjutan. (TIM HUMAS ILMU EKONOMI FEB UNG)