Gorontalo, 20 April 2026 - Perkuliahan Mata Kuliah Keuangan Negara dan Daerah di Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan kembali menghadirkan pembelajaran yang kontekstual melalui keterlibatan praktisi. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Literasi Prof. Husain Hamidun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo pada 20 April 2026. Mata kuliah yang diasuh oleh Prof. Muhammad Amir Arham, M.E. dan Rifi Fazrina Djuuna, M.E. ini menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Pada pertemuan tersebut, topik yang dibahas adalah “Sistem Pengelolaan Keuangan Satker, BLU, dan PTNBH” yang disampaikan oleh Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb, Dody Prihardi.

Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa secara menyeluruh terkait pengelolaan keuangan di lingkungan instansi pemerintah, meliputi satuan kerja (satker), Badan Layanan Umum (BLU), hingga Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Melalui materi yang disampaikan secara praktis, mahasiswa memperoleh gambaran nyata mengenai tahapan pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki posisi penting sebagai bendahara negara sekaligus pembina pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Peran ini mencakup kegiatan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi agar pengelolaan keuangan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, dalam pengelolaan BLU, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga turut berperan dalam dewan pengawas untuk memastikan tata kelola keuangan dilaksanakan secara profesional, termasuk pada BLU Universitas Negeri Gorontalo.

Mahasiswa juga mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam setiap proses pengelolaan keuangan negara. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan sistem keuangan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya.

Kehadiran praktisi dalam kegiatan perkuliahan ini memberikan manfaat lebih bagi mahasiswa. Mereka tidak hanya mempelajari konsep teoritis, tetapi juga memperoleh wawasan langsung dari pengalaman praktis di lapangan. Interaksi yang terjadi selama sesi diskusi juga mendorong mahasiswa untuk lebih kritis dalam memahami kebijakan fiskal serta penerapannya secara nyata.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan teori dengan praktik, sehingga memiliki kesiapan yang lebih optimal dalam menghadapi dunia kerja, khususnya di bidang pengelolaan keuangan sektor publik.

(TIM HUMAS FEB)