Foto: Ilustrasi konsep kontras antara peningkatan NTP petani dan kemiskinan perdesaan (AI)

GORONTALO, 12 November 2026 – Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) ternyata belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Provinsi Gorontalo. Meskipun NTP cenderung berada di atas angka 100 persen, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Temuan ini diungkap dalam penelitian yang dipublikasikan pada Jambura Agribusiness Journal, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2026, halaman 153–175.

Penelitian berjudul “The Progressivity of Farmers’ Terms of Trade in Accelerating Fiscal Policy for Poverty Alleviation Programs in Gorontalo Province” ini ditulis oleh beberapa akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yaitu Fitri Hadi Yulia Akib, Syarwani Canon, Irawati Abdul beserta akademisi UNG dari berbagai Fakultas yakni Mahludin H. Baruwadi, Mohammad Zubair Hippy, Mahyudin Humalanggi, Alfred Salindeho, dan Siti Rahmatia Machieu.

Studi ini mengkaji hubungan kebijakan fiskal pemerintah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Nilai Tukar Petani (NTP), serta tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Penelitian menggunakan data panel enam kabupaten/kota selama periode 2015–2024, dengan pendekatan analisis deskriptif dan analisis jalur (path analysis).

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara indikator NTP dan kondisi kesejahteraan petani yang sesungguhnya. NTP yang berada di atas 100 persen secara umum menunjukkan bahwa harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan harga yang dibayarkan untuk kebutuhan produksi dan konsumsi. Namun, kondisi tersebut belum tentu menjamin pendapatan rumah tangga petani mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Kondisi ini semakin terlihat dari data kemiskinan tahun 2024. Tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan Gorontalo tercatat mencapai 22,97 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan sebesar 4,99 persen. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo berada pada angka 13,87 persen. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan indikator pertanian belum secara otomatis menyelesaikan persoalan kemiskinan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kesejahteraan petani dan pengurangan kemiskinan. DAK menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap NTP, yang mengindikasikan pentingnya alokasi anggaran yang lebih terarah untuk mendukung pembangunan sektor pertanian. Sementara itu, DAU memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap NTP.

Di sisi lain, DAU terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan DAU berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Adapun NTP dan DAK menunjukkan pengaruh negatif, tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa NTP belum mampu menjadi variabel mediasi yang signifikan dalam menghubungkan DAU maupun DAK dengan penurunan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan daya tukar petani saja belum cukup untuk mendorong perubahan kesejahteraan secara menyeluruh.

Peneliti menjelaskan bahwa persoalan kesejahteraan petani di Gorontalo berkaitan dengan berbagai tantangan struktural, seperti keterbatasan kepemilikan lahan, rendahnya produktivitas, ketergantungan terhadap harga komoditas, meningkatnya biaya produksi, serta terbatasnya akses petani terhadap pasar dan teknologi. Bahkan, sebagian petani masih mengelola lahan yang relatif sempit sehingga hasil pertanian belum mampu memberikan pendapatan yang memadai bagi kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat kebijakan fiskal yang lebih produktif dan tepat sasaran. Alokasi anggaran perlu diarahkan pada pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan akses irigasi, penguatan kapasitas petani, adopsi teknologi, serta perluasan akses pasar. Selain itu, koordinasi antarlembaga pemerintah diperlukan agar program pembangunan pertanian dapat berjalan searah dengan agenda pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam melihat kesejahteraan petani tidak hanya berdasarkan indikator ekonomi, tetapi juga berdasarkan kemampuan rumah tangga petani memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

Publikasi ini sekaligus memperkuat kontribusi akademisi dalam menghadirkan hasil penelitian yang relevan dengan persoalan pembangunan daerah. Melalui kajian berbasis data dan kondisi empiris Gorontalo, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pemangku kepentingan sektor pertanian, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan pertanian yang lebih inklusif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani.

Informasi Publikasi:

Jurnal: Jambura Agribusiness Journal

Volume: 7, Nomor 2, Tahun 2026

Halaman: 153–175

Terbit: 21 Mei 2026

DOI: https://doi.org/10.37046/jaj.v7i2.33329

Artikel lengkap: https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jaj/article/view/33329