Foto: Ilustrasi konsep kontras antara peningkatan NTP petani dan kemiskinan perdesaan (AI)

GORONTALO, 9 November 2026 – Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, persoalan tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Bagaimana dana tersebut digunakan dan diprioritaskan juga menjadi hal penting untuk diperhatikan.

Berangkat dari observasi awal di Desa Botubarani, peneliti menemukan indikasi bahwa sebagian dana bantuan PKH digunakan untuk keperluan konsumtif dan kebutuhan sekunder, sementara pemenuhan kebutuhan yang lebih prioritas belum selalu menjadi perhatian utama. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana penerima bantuan memiliki pemahaman dan kemampuan dalam mengelola keuangan keluarga.

Persoalan tersebut kemudian mendorong akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Negeri Gorontalo (UNG), yaitu Melizubaida Mahmud, Yulianti Tolarawe, Risca Marsanti Halid, dan Neva Lionitha Ibrahim berkolaborasi dengan dua orang mahasiswa, Olivia Ahmad dan Fitra Kulati untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Penerima PKH dan Dampaknya pada Pengelolaan Keuangan Keluarga.”

Penelitian yang dilakukan di Desa Botubarani ini melibatkan 60 responden dari total populasi 242 keluarga penerima PKH. Dengan pendekatan kuantitatif dan desain kausal-komparatif, penelitian mengkaji pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan keluarga serta membandingkan kemampuan pengelolaan keuangan berdasarkan tingkat literasi penerima bantuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Hasil uji regresi memperoleh nilai t sebesar 4,816 dengan signifikansi di bawah 0,001. Literasi keuangan menjelaskan 28,6 persen variasi pengelolaan keuangan keluarga.

Penelitian ini juga menemukan perbedaan kemampuan pengelolaan keuangan berdasarkan tingkat literasi. Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F sebesar 11,419 dengan signifikansi di bawah 0,001. Kelompok penerima PKH dengan kategori well-literate memiliki kemampuan pengelolaan keuangan lebih baik dibandingkan kelompok sufficiently literate dan less literate.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kemampuan mengelola bantuan sosial berkaitan dengan pemahaman seseorang dalam mengambil keputusan keuangan. Literasi keuangan membantu keluarga mengenali kebutuhan prioritas, mengatur pengeluaran, serta mempertimbangkan penggunaan uang agar tidak hanya berorientasi pada konsumsi sesaat.

Karena itu, bantuan sosial perlu diimbangi dengan edukasi dan pendampingan literasi keuangan. Penerima bantuan perlu didorong untuk menyusun prioritas belanja, membedakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder, serta merencanakan penggunaan dana sesuai tujuan program bantuan. Hal ini membutuhkan usaha dan kerja keras dari unsur kementrian sosial, aparat desa dan pendamping PKH untuk memberikan edukasi dan pembinaan.

Penelitian ini memberikan masukan bahwa keberhasilan program perlindungan sosial tidak cukup hanya diukur dari tersalurkannya bantuan kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas penerima dalam mengelola keuangan juga penting agar bantuan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi kesejahteraan keluarga. Publikasi ini menjadi kontribusi akademisi Universitas Negeri Gorontalo dalam mengangkat pentingnya literasi keuangan sebagai salah satu aspek pendukung efektivitas program bantuan sosial dan kemandirian ekonomi keluarga.

Artikel penelitian tersebut telah dipublikasikan pada:

Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik (JKMP)

Volume 14 Nomor 1, April 2026

DOI: https://doi.org/10.21070/jkmp.v14i1.2063