Bank Sentral Republik Indonesia terus membangun dan memperluas sinergi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya memperkuat efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran. Dalam rangka menyosialisasikan dan mengkomunikasikan kepada publik perihal hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia mengundang sejumlah akademisi dan peneliti lembaga riset nasional dan internasional.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo menjadi salah satu institusi yang diundang untuk menghadiri focus group discussion (FGD) yang diikuti oleh sekitar 55 orang asal perguruan tinggi serta lembaga riset nasional dan internasional. Acara ini diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia yang bertempat di Double Tree by Hilton Hotel Diponegoro, Cikini Jakarta Pusat.

Pada seremoni pembukaan, Hery Indratno bertindak selaku Kepala Grup di Departemen Komunikasi Bank Indonesia dalam sambutannya menyampaikan bahwa FGD ini, _disamping menambah wawasan lapangan dengan melihat langsung aktivitas di Gedung Peruri dan Museum BI, _juga yang terpenting adalah memenuhi misi utama untuk menyebarluaskan hasil RDGBI yang dilaksanakan rutin bulanan. Keputusan yang tertuang dalam RDGBI meliputi:

Pertama, penetapan tingkat suku bunga acuan yang menjadi referensi pasar atau sering disebut sebagai BI 7-Day Reverse Repo Rate atau disingkat suku bunga SBI. Ini merupakan sinyal dari bank sentral yang cenderung mengarahkan kebijakan moneter longgar, netral, atau ketat. Semakin tinggi SBI bermakna kebijakan uang ketat (tight money policy). Kedua, perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, memproyeksi tingkat inflasi dan memprediksi nilai tukar rupiah. World Economic Outlook April 2025 yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2,8% tahun 2025 dan 3,0% pada 2026. Angka ini turun masing-masing 0,5 percentage points (pp) dan 0,3 pp dibandingkan proyeksi Januari 2025. Penurunan proyeksi dipicu oleh dampak langsung eskalasi perang tarif serta dampak tidak langsung melalui disrupsi rantai pasok, ketidakpastian yang meningkat, dan memburuknya sentimen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia turut direvisi ke 4,7% (-0,4 pp) untuk 2025, namun penurunan tersebut tergolong moderat dibandingkan Thailand (-1,1 pp), Vietnam (-0,9 pp), Filipina (-0,6 pp), dan Meksiko (-1,7 pp). Rilis BPS dikonfirmasi oleh Bloomberg Economics bahwa inflasi nasional bulan April 2025 sebesar 1,95% yoy, melejit diatas ekspektasi pasar (1,5%), tetapi ini masih memberikan ruang bagi BI untuk melanjutkan pemangkasan bunga acuan sebesar 25 basis poin pada RDGB yang dijadwalkan 20-21 Mei mendatang. Hal ini disebabkan indikator utama perekonomian menunjukkan kebutuhan akan respon kebijakan yang lebih longgar sekaligus memitigasi dampak lebih buruk dari guncangan perdagangan global. Perbaikan performa rupiah ditengah gejala pelemahan dollar AS akan memberi kepercayaan diri pada BI untuk segera memangkas bunga acuan.

Ketiga, menerapkan kebijakan makroprudensial melalui ketentuan rasio kecukupan modal bank, Loan to Value (LTV) untuk kredit properti, Giro Wajib Minimum (GWM) yang memiliki tujuan spesifik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan memitigasi dampak guncangan eksternal terhadap sistem keuangan domestik, memperkuat transmisi kebijakan moneter, mendorong akses pembiayaan yang lebih luas dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, serta menjamin stabilitas yang diperlukan untuk investasi jangka panjang. Keempat, pengembangan infrastruktur pembayaran digital. Kelima, regulasi tentang fintech dan inovasi pembayaran serta strategi pengelolaan uang rupiah. Keenam, memantau perkembangan ekonomi terkini mencakup evaluasi kondisi ekonomi global dan domestik, analisis sektor-sektor ekonomi strategis serta identifikasi tantangan dan peluang ekonomi.

Herwin Mopangga, akademisi FEB-UNG dalam sesi panel Peran dan Fungsi BI bagi Perekonomian Daerah mengemukakan bahwa tren peran Bank Indonesia KPw Gorontalo menunjukkan transformasi menuju pendekatan yang lebih holistik, kolaboratif, dan adaptif dalam mendukung perekonomian lokal. Lembaga otoritas moneter yang ada didaerah ini secara gradual dan elegan tidak sekadar menindaklanjuti kebijakan pusat tetapi lebih dari itu menjadi katalisator pembangunan ekonomi daerah. BI juga mampu memperkuat fungsi advisory kepada pemerintah kabupaten/kota dan pelaku ekonomi lokal serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan daerah.

Dibidang penelitian, BI menggandeng sejumlah pusat studi di perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas riset tentang ekonomi regional Gorontalo serta mengembangkan database ekonomi daerah yang lebih komprehensif. Melalui riset dan diseminasi, BI memimpin proses diversifikasi program pengembangan ekonomi dari sektor primer ke sektor industri dan jasa, penetrasi yang lebih dalam ke daerah-daerah terpencil di Gorontalo serta ekspansi cakupan UMKM yang terlibat dalam program pengembangan.

Bambang Setya Permana, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo saat dihubungi terpisah mengungkapkan bahwa arah dan dampak kebijakan Bank Indonesia di daerah selalu mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur, dan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi di daerah melalui sinkronisasi dan sinergi program kerja dengan mitra kerja terutama pemerintah daerah, akademisi, perbankan dan mitra kerja terkait lainnya. Kondisi perekonomian Gorontalo yang tumbuh positif tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 yang mencapai 6,07% (YoY) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional 4,97% (YoY), serta laju inflasi pada bulan April 2025 yang masih berada dalam rentang sasaran nasional yakni 2,30% (YoY).

Selanjutnya, Bank Indonesia juga terus mendukung upaya penguatan ekonomi Gorontalo dengan menciptakan iklim kepastian usaha yang lebih baik serta penguatan dari sisi supply untuk mendorong investasi di sektor-sektor produktif. Di sisi lain, penyesuaian suku bunga kredit secara positif mempengaruhi aksesibilitas pembiayaan bagi pelaku usaha lokal. Bank Indonesia turut berperan aktif dalam penguatan intermediasi perbankan melalui kegiatan business matching pembiayaan dengan fokus pada UMKM sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, pangan olahan, fashion dan sektor-sektor yang mendukung pariwisata. Selain itu, turut didukung dengan upaya untuk meningkatkan volume dan nilai transaksi elektronik (QRIS) di Gorontalo, penurunan biaya dan waktu transaksi bagi pelaku ekonomi lokal serta peningkatan persentase masyarakat yang terlayani sistem keuangan formal.