Oleh: Herwin MopanggaDosen FEB Universitas Negeri Gorontalo | Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo 

Tidak berlebihan kiranya keuangan daerah di tahun 2025 ditutup dengan satu frase kunci: fiskal bekerja. Baik APBN maupun APBD menunjukkan realisasi yang tinggi, defisit terjaga, dan pendapatan daerah melampaui target. Di atas kertas, ini adalah kabar baik. Namun bagi masyarakat, pertanyaan yang jauh lebih penting justru sederhana: apakah kinerja anggaran tersebut benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari?

Di tengah ketidakpastian global, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik, hingga tekanan harga pangan dan energi, APBN dan APBD memang kembali menjadi instrumen utama penopang stabilitas. Tetapi stabilitas fiskal tidak otomatis berarti kesejahteraan meningkat. Di sinilah evaluasi kinerja anggaran menjadi krusial, bukan sekadar administratif, melainkan substantif.

APBN: Bantalan Kuat, tetapi Membentuk Ketergantungan

Di Gorontalo, APBN memainkan peran yang jauh lebih dominan dibanding daerah lain. Belanja negara yang mengalir ke wilayah ini hamper delapan kali lipat lebih besar daripada penerimaan negara yang dihimpun. Artinya, secara struktural Gorontalo adalah net recipient. Transfer ke daerah, dana desa, serta belanja kementerian dan lembaga menjaga roda ekonomi tetap berputar: gaji dibayarkan, proyek berjalan, konsumsi rumah tangga terjaga.

Dalam situasi global yang tidak menentu, fungsi stabilisasi ini tidak bisa diremehkan. Namun ketergantungan yang terlalu besar juga membawa konsekuensi. Ketika belanja APBN melambat, atau realisasinya menumpuk di akhir tahun, dampaknya cepat terasa di pasar lokal: proyek tertunda, sektor jasa melemah, UMKM kehilangan momentum. APBN kuat sebagai penyangga, tetapi belum tentu optimal sebagai pengungkit pertumbuhan jangka panjang.

APBD: Pendapatan Kuat, Belanja Masih Menyisakan PR

Kinerja APBD Provinsi Gorontalo tahun 2025 layak diapresiasi, terutama dari sisi pendapatan. Realisasi yang melampaui target menunjukkan perbaikan tata kelola dan kepatuhan pajak. Kebijakan seperti pemutihan pajak kendaraan bermotor terbukti efektif meningkatkan penerimaan tanpa gejolak sosial. Namun, keberhasilan pendapatan belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas belanja. Realisasi belanja yang belum mencapai 100 persen memang mencerminkan kehati-hatian fiskal, tetapi juga memberi sinyal bahwa sebagian program strategis, khususnya belanja modal belum memberikan dorongan maksimal bagi ekonomi.

Belanja pegawai relatif cepat terserap dan membantu menjaga konsumsi. Akan tetapi, jika struktur belanja terlalu didominasi komponen operasional, maka efek penggandanya terhadap produktivitas dan penciptaan kerja akan terbatas. Pertumbuhan yang sehat membutuhkan belanja yang produktif, bukan hanya belanja yang habis terserap.

Kemiskinan Menurun, tetapi Belum Lepas dari Akar Masalah

Penurunan tingkat kemiskinan di Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa APBN dan APBD tidak gagal. Bantuan sosial bekerja sebagai penyangga daya beli dan mencegah kemiskinan ekstrem. Namun fakta bahwa kemiskinan masih relatif tinggi dibanding rata-rata nasional memberi pesan penting: bansos efektif sebagai rem, tetapi lemah sebagai mesin penggerak keluar dari kemiskinan. Tanpa keterkaitan yang kuat dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan aktivitas ekonomi produktif, kemiskinan berisiko menjadi “lengket”.

Menggeser Fokus: Dari Serapan ke Dampak

Evaluasi APBN–APBD 2025 ini menjadi momentum perubahan cara pandang. Keberhasilan fiskal tidak cukup diukur dari persentase realisasi atau peringkat nasional, tetapi dari seberapa kuat anggaran mengubah struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, di tengah tantangan Gorontalo yang mengalami penyesuaian (penurunan) anggaran, realisasi belanja juga harus memenuhi aspek berikut:

• Lebih tepat waktu (front-loaded) agar efek pengganda bekerja sejak awal tahun,
• Lebih produktif, terutama pada sektor yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja,
• Lebih terhubung, antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Jika tidak, APBN dan APBD akan terus menjadi penyangga yang menenangkan, tetapi belum sepenuhnya menjadi jembatan menuju kemandirian dan kesejahteraan berkelanjutan.