Gorontalo, 27 November 2025 - Kajian yang dipresentasikan oleh Fitri Hadi Yulia Akib, S.E., M.E dalam Desiminasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEB UNG) mengungkap dinamika kemiskinan di wilayah Sulawesi dengan menekankan kaitannya dengan kondisi kesehatan rumah tangga. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa kemiskinan tidak dapat dipahami hanya dari rendahnya pendapatan, melainkan harus dilihat sebagai akumulasi keterbatasan akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Peneliti Fitri Hadi Yulia Akib, S.E., M.E bersama Dr. Irawati Abdul, S.E., M.Si menekankan bahwa siklus hubungan antara kemiskinan dan kesehatan bersifat sebab-akibat: kesehatan yang buruk menurunkan kapasitas produktif masyarakat, sementara hidup dalam kemiskinan membatasi akses terhadap layanan kesehatan yang layak.

Dalam konteks nasional, angka kemiskinan Indonesia mengalami fluktuasi signifikan dalam lima tahun terakhir. Dampak pandemi COVID-19 sempat mendorong angka kemiskinan naik menjadi 10,19% pada 2020. Namun pemulihan ekonomi yang terjadi pascapandemi berhasil menurunkan kembali angka tersebut hingga mencapai 8,57% pada September 2024, menjadi yang terendah dalam satu dekade. Meski demikian, wilayah timur Indonesia, termasuk Sulawesi, masih mencatat tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas pembangunan antarwilayah yang belum sepenuhnya tertangani melalui kebijakan pemerataan.

Penelitian ini menggunakan data mikro Susenas 2023, yang memotret kondisi aktual masyarakat di Sulawesi. Variabel kesehatan yang diteliti mencakup keluhan kesehatan, kepemilikan jaminan kesehatan, keberadaan anggota rumah tangga perokok, dan status disabilitas. Dengan memanfaatkan regresi logistik, para peneliti berupaya menjelaskan bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan. Hasil uji kecocokan model melalui Hosmer-Lemeshow menunjukkan bahwa model memiliki kesesuaian yang baik, sedangkan akurasi klasifikasi sebesar 82,65% menegaskan kemampuan model dalam memprediksi status kemiskinan berdasarkan faktor kesehatan.

Temuan riset menunjukkan hubungan yang menarik dan pada beberapa titik kontradiktif. Misalnya, individu dengan keluhan kesehatan justru memiliki kemungkinan lebih kecil hidup dalam kemiskinan. Fenomena ini dijelaskan oleh adanya pengeluaran tambahan untuk biaya berobat yang menaikkan total pengeluaran rumah tangga, sehingga secara metrik berbasis pengeluaran tampak seperti bukan rumah tangga miskin. Fenomena serupa terlihat pada rumah tangga yang memiliki anggota perokok. Konsumsi tembakau yang tergolong non-produktif meningkatkan pengeluaran, dan hal ini seringkali membuat rumah tangga secara teknis berada di atas garis kemiskinan, padahal kondisi kesejahteraannya tetap rentan. Di sisi lain, kepemilikan jaminan kesehatan juga menurunkan kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan karena memberikan perlindungan finansial terhadap biaya kesehatan yang tak terduga.

Faktor yang paling signifikan meningkatkan risiko kemiskinan adalah disabilitas. Individu dengan disabilitas tercatat 34% lebih mungkin hidup dalam kemiskinan dibandingkan mereka yang tidak memiliki hambatan fisik atau mental. Hal ini mempertegas temuan riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas fisik, hambatan mobilitas, dan minimnya dukungan sosial sering menutup peluang ekonomi dan pendidikan bagi kelompok disabilitas. Dengan demikian, disabilitas bukan hanya kondisi medis, melainkan faktor struktural yang memperpanjang kerentanan ekonomi rumah tangga.

Hasil penelitian ini juga mengungkap gambaran umum kemiskinan di Sulawesi. Dari populasi yang diteliti, sebanyak 17,35% responden berada dalam kategori miskin. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang telah turun di bawah 9%. Temuan ini sejalan dengan karakteristik wilayah Sulawesi yang masih menghadapi kesenjangan pembangunan, ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, serta distribusi infrastruktur ekonomi yang belum merata.

Melalui analisis mendalam ini, para peneliti menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu memperhatikan dimensi kesehatan secara lebih serius. Ketergantungan pada ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran terbukti tidak mampu menangkap kerentanan nyata yang dialami rumah tangga, terutama terkait konsumsi non-produktif seperti rokok dan tambahan pengeluaran medis. Penelitian ini mendorong penggunaan kerangka kemiskinan multidimensi yang memberi ruang lebih besar pada indikator kesehatan, disabilitas, dan kualitas hidup.

Dari sisi implementasi kebijakan, penelitian ini mengarusutamakan perlunya perluasan cakupan jaminan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan dan pekerja sektor informal. Selain itu, regulasi tembakau yang lebih kuat dibutuhkan untuk menekan konsumsi rokok yang menggerus anggaran rumah tangga miskin tanpa memberi manfaat produktif. Yang lebih penting, kebijakan inklusif disabilitas harus diperkuat melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja yang ramah disabilitas, mengingat variabel disabilitas merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan risiko kemiskinan.

Dengan rangkaian temuan ini, kajian Fitri Hadi Yulia Akib tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan bukti empiris yang kuat bagi pemerintah daerah di wilayah timur Indonesia, khususnya Sulawesi, untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, adil, dan responsif terhadap tantangan multidimensi kemiskinan. Penelitian ini menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi harus diarahkan pada penguatan layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan penghapusan hambatan struktural yang memperpanjang kerentanan hidup masyarakat.

(TIM HUMAS FEB_NLI)