Gorontalo, 27 Agustus 2025 –  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEB UNG) kembali menghadirkan kuliah umum inspiratif dengan topik yang relevan dengan kondisi ekonomi nasional. Pada Rabu (27/8/2025), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto, S.E., M.M., hadir sebagai dosen tamu untuk membawakan materi bertajuk “Peran APBN bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi.” Acara ini diikuti oleh ratusan mahasiswa lintas fakultas, dosen, serta tamu undangan yang memenuhi auditorium kampus.

APBN sebagai Instrumen Pembangunan

Dalam pemaparannya, Adnan menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana anggaran yang ditetapkan dalam satu tahun, namun bukan sekadar angka-angka dalam dokumen fiskal tahunan, melainkan instrumen vital dalam mewujudkan tujuan bernegara. APBN, kata beliau, memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang dirancang untuk menjaga keseimbangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi alokasi diwujudkan melalui pembiayaan berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Fungsi distribusi memastikan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, melainkan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan fungsi stabilisasi membuat APBN berperan sebagai penyeimbang ketika perekonomian menghadapi guncangan, baik akibat faktor internal maupun eksternal.

“APBN adalah cermin kebijakan fiskal negara. Ia tidak hanya mengatur penerimaan dan belanja, tetapi juga menunjukkan arah pembangunan dan bagaimana negara hadir untuk melindungi rakyatnya,” ujar Adnan di hadapan para peserta.

Tantangan Global dan Respons APBN

Adnan menyinggung pula berbagai tantangan yang dihadapi perekonomian global, seperti ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga perkembangan teknologi digital yang mengubah pola bisnis. Dalam konteks ini, APBN menjadi instrumen responsif yang memungkinkan pemerintah mengambil langkah antisipatif.

Sebagai contoh, kebijakan subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga sebagai upaya menahan inflasi agar tidak menekan pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan peningkatan belanja perlindungan sosial yang diarahkan untuk menjaga kelompok rentan tetap terlindungi dari gejolak ekonomi.

Namun demikian, Adnan menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat hanya bergantung pada bantuan sosial (bansos). Oleh karena itu, selain menyalurkan bantuan langsung untuk menjaga daya beli, pemerintah juga berusaha mengalokasikan anggaran pada program-program produktif. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, bansos tidak lagi dipandang sekadar sebagai bantuan konsumtif, melainkan jembatan menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurutnya, APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB), angka yang masih berada dalam batas aman dan mencerminkan disiplin fiskal pemerintah. Hal ini menandakan bahwa meskipun terdapat berbagai kebutuhan belanja, pemerintah tetap menjaga stabilitas makroekonomi agar iklim investasi terjaga.

Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam kuliah umum tersebut, Adnan juga memaparkan prioritas belanja negara yang tertuang dalam postur APBN 2025. Beberapa sektor utama yang mendapat porsi besar antara lain:

• Pendidikan – untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing bangsa.
• Kesehatan – guna memperkuat sistem kesehatan nasional pasca pandemi dan mengantisipasi ancaman kesehatan global.
• Perlindungan sosial – melalui berbagai program bantuan langsung, subsidi, serta jaminan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan.
• Ketahanan pangan – untuk mengurangi ketergantungan impor dan memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau.
• Infrastruktur – baik fisik maupun digital, yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Adnan menegaskan bahwa investasi pemerintah di sektor-sektor tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menciptakan pertumbuhan inklusif.

APBN dalam Konteks Daerah

Kuliah umum ini menjadi sangat relevan bagi mahasiswa UNG karena membahas juga keterkaitan APBN dengan pembangunan di daerah, khususnya Gorontalo. Adnan menjelaskan bahwa transfer ke daerah dan dana desa merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran APBN di tingkat lokal. Dana tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Ia menambahkan, peran pemerintah daerah dalam mengelola dana transfer juga sangat penting. Kualitas belanja daerah akan menentukan sejauh mana APBN dapat benar-benar mendorong pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Respon Mahasiswa dan Diskusi Interaktif

Kuliah umum berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang penuh antusiasme. Mahasiswa menanyakan isu-isu aktual, mulai dari kebijakan subsidi BBM, efektivitas bantuan sosial, hingga strategi pemerintah dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi menanyakan bagaimana peran APBN dalam mendukung ekonomi digital. Menanggapi pertanyaan tersebut, Adnan menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengalokasikan belanja untuk transformasi digital, baik dalam bentuk infrastruktur telekomunikasi maupun program literasi digital bagi masyarakat.

“APBN harus adaptif. Saat dunia berubah ke arah digital, belanja negara pun diarahkan untuk mendukung perubahan itu. Misalnya, pembangunan jaringan internet desa, digitalisasi layanan publik, hingga program pelatihan untuk talenta digital,” jawabnya.

Bagi civitas akademika UNG, kuliah umum ini tidak hanya menjadi ruang belajar tentang teori keuangan negara, tetapi juga ajang memahami praktik nyata pengelolaan fiskal. Kehadiran pejabat tinggi Kementerian Keuangan memberi perspektif langsung tentang bagaimana kebijakan dibuat, dilaksanakan, serta dampaknya bagi masyarakat.

Kuliah umum bersama Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Bapak Adnan Wimbyarto, S.E., M.M., menjadi momentum berharga bagi mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Melalui pemaparan yang komprehensif, mahasiswa diajak untuk memahami APBN tidak hanya sebagai dokumen anggaran, tetapi sebagai instrumen strategis dalam pembangunan bangsa.

Dengan berbagai tantangan global yang ada, APBN tetap diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Ke depan, partisipasi aktif generasi muda, khususnya mahasiswa, sangat dibutuhkan untuk mengawal transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas APBN dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

(TIM HUMAS FEB_NLI)

#KuliahUmum2025 #DJBpGorontalo #FEBUNG #AdnanWimbyarto #APBN #PertumbuhanEkonomi #Pembangunan