Gorontalo, 27 Desember 2025 - Kajian yang dipaparkan oleh Dr. Herwin Mopangga, S.E., M.Si  pada Kegiatan Diseminasi Penelitian 2025 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEB UNG) mengungkap gambaran menyeluruh mengenai ketahanan pangan dan energi di Provinsi Gorontalo melalui pendekatan fiskal regional. Dalam penelitian yang ditampilkan pada Diseminasi Hasil Penelitian Sivitas Akademika Jurusan Ilmu Ekonomi, Dr. Herwin menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal daerah, struktur belanja publik, dan kapasitas fiskal berperan besar dalam memperkuat atau justru melemahkan ketahanan pangan dan energi daerah. Pendekatan ini menegaskan pentingnya melihat isu pangan dan energi bukan sekadar dari sisi produksi dan distribusi, melainkan dari kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program-program strategis yang menopang dua sektor krusial tersebut.

Dalam paparan terkait ketahanan pangan, kajian ini menunjukkan bagaimana Prevalence of Undernourishment (POU) dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menjadi dua indikator penting yang menunjukkan adanya kesenjangan antara produksi dan akses pangan masyarakat. Dr. Herwin mencatat bahwa meskipun IKP konsisten mengalami peningkatan sejak 2019 menandakan membaiknya sistem distribusi, kualitas infrastruktur, serta kebijakan pangan, namun POU justru sempat meningkat secara signifikan hingga tahun 2022. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan produksi dan efisiensi distribusi belum sepenuhnya menjamin keterjangkauan pangan oleh seluruh rumah tangga, terutama kelompok rentan. Korelasi negatif antara IKP dan POU, yang berada pada tingkat sekitar -0,62, menggambarkan bahwa peningkatan ketahanan pangan belum mampu sepenuhnya menurunkan kerawanan pangan karena faktor kelembagaan, kesenjangan wilayah, dan daya beli masyarakat yang belum merata.

Analisis spasial yang ditampilkan Dr. Herwin turut memperlihatkan perbedaan ketahanan pangan antarwilayah. Kota Gorontalo dan Bone Bolango berada dalam kategori paling tahan berkat infrastruktur logistik yang memadai dan stabilitas ekonomi yang relatif kuat. Sebaliknya, wilayah seperti Pohuwato dan Gorontalo Utara masih masuk kategori rentan akibat keterbatasan energi, logistik, serta tekanan dari aktivitas industri dan kondisi ekologis. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kebijakan pangan harus mempertimbangkan disparitas wilayah dan tidak dapat disamaratakan.

Dalam aspek energi, kajian Dr. Herwin menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo telah mencapai rasio elektrifikasi 99,99%, sebuah capaian signifikan yang menunjukkan hampir seluruh rumah tangga telah menikmati akses listrik. Namun, struktur energi daerah masih didominasi sumber fosil, meskipun kontribusi energi baru terbarukan (EBT) telah meningkat hingga hampir 10% dari bauran energi. Upaya transisi energi terlihat semakin serius melalui implementasi proyek PLTS Rooftop di berbagai fasilitas publik, yang menelan investasi sekitar Rp14,3 miliar dan diproyeksikan menurunkan beban listrik gedung pemerintah hingga 30% serta mengurangi emisi karbon hingga 5.000 ton CO2 per tahun. Pertumbuhan produksi energi dari 410 GWh pada 2017 menjadi lebih dari 550 GWh pada 2025 mengindikasikan adanya perluasan kapasitas pembangkit dan efisiensi distribusi energi di tingkat regional.

Dari sisi fiskal, Dr. Herwin menyoroti pentingnya struktur belanja publik dalam menentukan arah pembangunan pangan dan energi. Belanja daerah Gorontalo masih didominasi belanja operasional sebesar 68-72%, sementara belanja modal untuk infrastruktur produktif dan ketahanan pangan dan energi hanya berada pada kisaran 16-22%. Kondisi ini diperburuk oleh ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap transfer pusat, dengan PAD hanya berkontribusi sekitar 8,7% terhadap total pendapatan daerah. Ketimpangan antara belanja operasional dan belanja produktif menyebabkan sejumlah program strategis, terutama terkait pangan dan energi, belum mampu mendorong perubahan struktural secara optimal.

Melalui simulasi skenario fiskal, Dr. Herwin menunjukkan bahwa realokasi belanja menuju proyek-proyek hijau dan produktif dapat menghasilkan peningkatan nyata pada IKP dan Indeks Ketahanan Energi (IKE). Skenario realokasi 5% belanja operasional menuju belanja hijau terbukti mampu meningkatkan IKP dari 78 menjadi 83 dan IKE dari 81 menjadi 86. Sementara itu, skenario pembiayaan alternatif melalui green financing seperti green bonds, KPBU, CSR, dan DAK EBT dapat menambah ruang fiskal hingga 12% tanpa meningkatkan defisit, sekaligus mendorong kenaikan IKP dan IKE masing-masing hingga 86 dan 88.

Kajian ini menyimpulkan bahwa ketahanan pangan dan energi di Provinsi Gorontalo sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola fiskalnya. Tantangan paling besar terletak pada sinkronisasi lintas sektor, reformasi belanja agar lebih produktif, serta penguatan kapasitas fiskal lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Dr. Herwin menegaskan bahwa arah pembangunan pangan energi yang berkelanjutan mensyaratkan integrasi antara alokasi anggaran, kapasitas kelembagaan, dan strategi pembiayaan inovatif. Berbagai indikator dan indeks yang ditampilkan dalam kajian ini memberi gambaran bahwa Gorontalo telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih membutuhkan langkah-langkah transformatif agar ketahanan pangan dan energi benar-benar dapat dicapai secara merata di seluruh wilayah provinsi.

(TIM HUMAS FEB_NLI)